Nalarpublik.com,Luwu – Mobil operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu diduga disalah gunakan oleh Kepala Pelaksana BPBD.
Kendaraan operasional tersebut adalah bantuan Bank Sulselbar yang diperuntukkan untuk operasional BPBD Luwu dan harusnya kendaraan tersebut harus disiagakan di Kantor BPBD namun nyatanya kendaraan tersebut jarang terlihat di Kantor BPBD.
Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, jika kendaraan tersebut lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi daripada keperluan kedinasan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu, Andi Baso Belopa Tanriasse, menanggapi isu yang beredar mengenai dugaan penyalahgunaan mobil operasional bantuan Sulselbar yang disebut-sebut tidak disiagakan di kantor, melainkan digunakan sebagai kendaraan pribadi.
Saat dikonfirmasi awak media, Andi Baso menjelaskan bahwa kendaraan operasional, khususnya mobil Hilux yang menjadi sorotan, tetap digunakan sesuai kebutuhan kedinasan.
“Mobil Hilux itu biasa standby di rumah, kadang juga di kantor. Kalau mobil dinas itu ya saya pakai ke kantor. Selain itu, masih ada juga mobil operasional lain yang standby di kantor. Jadi, ada tiga mobil operasional selain mobil dinas,” ujar Andi Baso, Senin (19/2).
Ia juga menegaskan bahwa penggunaan kendaraan dinas tetap mengacu pada kebutuhan operasional BPBD. Menurutnya, mobil dinas yang digunakannya tidak bisa dipakai ke lokasi bencana karena keterbatasan kemampuan kendaraan. Oleh karena itu, jika ada kondisi darurat, maka mobil Hilux dipergunakan.
“Mobil dinas saya tidak bisa ke lokasi (bencana), sehingga kalau ada urgen, kita pakai mobil Hilux,” tambahnya.
Namun, hal ini justru memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Jika memang mobil dinas Kepala BPBD tidak layak digunakan untuk ke lapangan, mengapa tidak dibiarkan standby di kantor agar bisa lebih mudah diakses oleh tim saat dibutuhkan?
Bahkan, seorang sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mempertanyakan keputusan tersebut. “Kalau memang mobil dinas tidak bisa dipakai ke lokasi, kenapa tidak saja distandbykan di kantor agar bisa langsung digunakan saat ada kejadian? Jangan sampai kendaraan ini lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi daripada operasional bencana,” ungkapnya.
Meski demikian, beberapa pihak tetap meminta transparansi lebih lanjut terkait pengelolaan aset daerah guna memastikan kendaraan operasional benar-benar difungsikan sesuai peruntukannya. (*)
