Nalarpublik.com – Tidak hanya mendapat kritik dari dalam Israel, rencana pemindahan paksa warga Gaza juga mendapat tentangan luas dari komunitas internasional, termasuk negara-negara di Timur Tengah, Barat, dan Asia.
Organisasi Peace Now yang selama ini menentang kebijakan permukiman Israel serta mendukung solusi dua negara, juga menolak keras usulan Trump. Dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan, “Tidak ada kemungkinan untuk memindahkan dua juta warga Gaza dari tanah mereka.”
Kelompok ini juga menyinggung pemukim ilegal di Tepi Barat. “Satu-satunya pihak yang seharusnya dipindahkan adalah puluhan ribu pemukim ilegal yang harus kembali ke perbatasan Israel dalam rangka mencapai kesepakatan diplomatik untuk mendirikan negara Palestina di samping Israel,” ujar mereka.
Lebih lanjut, Organisasi tersebut menekankan bahwa sudah saatnya menghentikan ilusi “rekonstruksi Israel” dan kebijakan pembersihan etnis di Gaza. “Hanya ada satu solusi yang dapat menjamin keamanan dan stabilitas di Timur Tengah, yaitu solusi dua negara yang mengakhiri konflik Israel-Palestina,” bunyi pernyataan itu.
Trump Berusaha Menekan Negara-negara Arab
Dalam beberapa pekan terakhir, Trump secara terbuka mendorong pemindahan paksa warga Gaza ke Mesir atau Yordania, yang langsung mendapat penolakan keras dari kedua negara tersebut. Menyadari resistensi ini, Trump mengeklaim bahwa “ada wilayah lain” yang dapat menampung warga Palestina.
Trump juga berdalih bahwa Gaza adalah wilayah “tidak layak huni” dan menegaskan, “Tidak ada yang ingin hidup dalam penderitaan di Gaza. Tidak ada yang bisa hidup di sana.”
Pernyataan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak yang menilai bahwa upaya memindahkan warga Gaza adalah bentuk pembersihan etnis yang bertentangan dengan hukum internasional. Sejumlah analis politik melihat ini sebagai bagian dari strategi AS untuk mengalihkan perhatian dari peran Israel dalam krisis Gaza yang berkepanjangan.
Dengan meningkatnya kritik dari berbagai pihak, masa depan rencana ini masih belum jelas, tetapi satu hal yang pasti—eskalasi ketegangan di Palestina dan Timur Tengah akan terus berlanjut. (*)