Luwu,Nalarpublik.com | Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Luwu dr Rosnawary membantah jika anggaran BPJS APBD sudah tidak ada. Dirinya menegaskan, anggaran BPJS yang tersedia masih cukup sampai akhir tahun 2023.
Rosnawary mengatakan itu, setelah diberitakan sebelumnya “Dinas Kesehatan Luwu bungkam anggarannya habis penyebab Dinas Sosial Luwu tidak menerima lagi usulan BPJS”. Kadis kesehatan baru menjawab pertanyaan usai berita tersebut dimuat.
Sebelumnya, salah satu warga Kecamatan Larompong mendapatkan pesan group whatsAppnya jika Dinas Sosial Luwu tidak lagi menerima usulan BPJS Pemda lantaran anggaran BPJS di Dinas Kesehatan sudah tidak ada.
“Bismillah, Assalamualaikum. Mohon ijin, kami dari Dinsos menyampaikan bahwa mulai bulan Oktober 2023 kami tidak menerima usulan BPJS Pemda dikarenakan anggaran di Dinkes sudah tidak. Jadi mohon Bapak dan Ibu menyampaikan ke Bumil untuk daftar BPJS Mandiri,” bunyi pesan WhatsApp itu.
Kepala Dinas Sosial Johan Daido juga mengakui jika kouta BPJS Pemda sudah tidak ada, namun pihaknya tetap menerima usulan sambil menunggu kouta.
Terpisah, Kadis Kesehatan Luwu menuturkan, penonaktifan peserta BPJS saat ini berasal dari Peserta Bantuan Iuran (PBI) APBN, sehingga pihak Dinkes tidak bisa mengakomodir usulan BPJS tambahan sebab dua bulan ini anggarannya terbatas.
“Sementara kami belum bisa menambah peserta baru, karena masih sementara kami komunikasikan ke tim anggaran,” kata Kadis Kesehatan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 28 Oktober 2023.
Sementara Peserta Bantuan Iuran APBD sebut Kadis Kesehatan, anggarannya masih tetap tersedia. Sehingga dirinya memastikan tidak ada penonaktifan.
“Kami masih selalu komunikasikan dengan tim anggaran untuk menambah anggaran BPJS Kesehatan agar masyarakat masih bisa tercover,” ucapnya.
Sayangnya Kadis Kesehatan tidak menjawab lagi sejumlah pertanyaan yang dilayangkan hingga berita ini dimuat. (*)
