Luwu, Nalarpublik.com | Esse 24 tahun warga Suli merasa cemas sebab baru saja group whatsAppnya mengabarkan jika saat ini Dinas Sosial Luwu tidak lagi menerima pengusulan BPJS atau pengaktifan BPJS sejak bulan Oktober 2023 ini, penyebabnya anggaran Dinas Kesehatan Luwu sudah tidak ada.
“Bismillah assalamualaikum. Mohon ijin, kami dari Dinsos menyampaikan bahwa mulai bulan Oktober 2023 kami tidak menerima usulan BPJS Pemda dikarenakan anggaran di Dinkes sudah tidak. Jadi mohon Bapak dan Ibu menyampaikan ke Bumil untuk daftar BPJS Mandiri,” bunyi pesan WhatsApp diterima Esse.
Esse saat ini tengah hamil tua. Dirinya sedang cemas, takut BPJSnya tiba-tiba tidak aktif. Apalagi dirinya memiliki pengalaman kurang mengenakan kepada keluarganya tahun lalu.
“Saya sebenarnya was-was. Karena tahun lalu iparku juga tengah hamil tua. Saat melahirkan BPJSnya tidak aktif sehingga berlaku umum. Parahnya saat itu keluarga hanya bisa membayar mamanya saja sehingga bayinya ditahan,” kata dia.
Hal serupa juga dialami Nawir, warga Kecamatan Ponrang. Dirinya kelabakan saat mengantar keluarganya ke rumah sakit tiba-tiba BPJS keluarganya itu tidak aktif. Padahal menurut keluarganya, belum lama ini BPJSnya aktif.
Dirinya mencoba menghubungi rekannya di Dinas Sosial Luwu. Namun sayang, rekannya di Dinas Sosial itu mengatakan, jika pengusulan BPJS untuk bulan ini dihentikan. ” Untuk bulan ini kami stop usulan karena habis anggaran di Dinkes,” kata pihak Dinsos ditirukan Nawir.
Pihak Dinsos lanjut Nawir mengarahkan untuk keluarganya membuat BPJS langsung aktif dengan syarat agar keluarganya itu tetap bisa dirawat di rumah sakit yang tengah sesak.
“Syaratnya itu adalah belum lebih 3 X 24 jam sejak di UGD, terdaftar BPJS,
membayar iuran sejak diputuskan pembayarannya di pemerintah atau perusahaan dan mengisi formulir di kantor BPJS dan melampirkan nomor rekening BRI, bawah materai 10.000 dua lembar,” tandas Nawir.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Luwu Johan Daido saat dikonfirmasi melalui pesan pribadinya membantah jika pihaknya tidak menerima usulan BPJS bulan ini, namun dirinya tidak menampik jika kouta BPJS sudah tidak ada.
“Tetap terima usulan sambil menunggu kuota,” singkatnya.
Saat ditanya kembali, apakah kouta yang dimaksud itu menunggu anggaran perubahan, namun dirinya mengatakan jika hal itu di luar domainnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Luwu dr Rosnawary Saat dikonfirmasi tidak membalas pesan jurnalis kabardedikakan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Luwu Qiva, tidak menjawab telepon jurnalis Kabardedikan. (*)
