Nalarpublik.com, Luwu – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hj. Hasni, melaksanakan kegiatan Pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Selatan di dua desa di Kabupaten Luwu, Sabtu (31/1/2026).
Dua desa yang menjadi lokasi kegiatan tersebut masing-masing Desa Tallang Bulawang, Kecamatan Bajo, dan Desa Babang, Kecamatan Larompong Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas konstitusional DPRD dalam memastikan pelaksanaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan.
Fungsi pengawasan DPRD mencakup pengawalan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBD, serta kebijakan pemerintah daerah. Tujuannya untuk memastikan seluruh program pemerintah tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi, serta benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.
Di sinilah peran DPRD sebagai mata dan telinga rakyat bekerja. Kehadiran anggota dewan di tengah masyarakat menjadi sarana untuk mendengar langsung aspirasi sekaligus mengawasi pelaksanaan anggaran agar tidak menyimpang di lapangan.
Dalam sambutannya di hadapan warga, Hj. Hasni menegaskan bahwa pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 tidak bisa hanya dibebankan kepada DPRD semata.
“Sebagai anggota DPRD Provinsi, kami wajib menyampaikan kepada masyarakat bahwa pengawasan APBD membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat itu sendiri,” ujar Hj. Hasni.
Ia menambahkan, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran akan memberi dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah di lapangan.
“Keterlibatan masyarakat sangat penting agar pelaksanaan APBD benar-benar sesuai peruntukannya dan tidak menyimpang,” lanjutnya saat ditemui awak media.
Pada kesempatan yang sama, Hj. Hasni juga menyerahkan sejumlah bantuan sarana penunjang ekonomi masyarakat, di antaranya hand tractor untuk kelompok tani, serta kapal nelayan dan rompon tangkap ikan yang disalurkan melalui kelompok nelayan di dua desa tersebut.
Bantuan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas petani dan nelayan, sekaligus menjadi bukti bahwa pengawasan anggaran juga harus berbanding lurus dengan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. (*)
